SAMPANG, Rommusa.com // Menjelang pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Tahun 2026, Medco Energi Sampang Pty. Ltd bersama SKK Migas dan Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar rapat sinkronisasi program untuk menyelaraskan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan agenda pembangunan daerah.
Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Sampang tersebut dihadiri perwakilan SKK Migas, Medco Energi Sampang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sampang, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan masyarakat terdampak, serta pendamping kegiatan dari LSM MDW.
Manager Field Relation and Community Enhancement Medco Energi Sampang, Hartono, mengungkapkan bahwa lapangan migas yang dikelola perusahaan saat ini telah memasuki fase produksi tua sehingga mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan.
Menurut Hartono, sumur-sumur migas yang telah beroperasi lebih dari 15 tahun kini tidak lagi menghasilkan produksi seperti pada masa awal beroperasi. Saat ini, produksi migas Medco Sampang hanya tersisa sekitar enam persen dari kapasitas awal.
“Produksi kami saat ini hanya sekitar 6 persen dari produksi awal. Secara keekonomian sudah berada di bawah ambang yang ideal. Karena itu, kami perlu menyampaikan kondisi ini agar masyarakat memahami apabila suatu saat terjadi penyesuaian terhadap anggaran PPM,” jelas Hartono.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Medco Energi Sampang memastikan komitmennya untuk terus menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang memberikan manfaat nyata bagi warga di sekitar wilayah operasi.
“Kami berharap seluruh program PPM yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan amanah, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Ir. R.P. Muhammad Zis, M.T., berharap penurunan produksi migas tidak memengaruhi pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang selama ini berjalan.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan masyarakat melalui Jaringan Aspirasi Masyarakat (Jasmas) dengan program yang telah disusun oleh OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan maupun penggunaan anggaran.
“Usulan yang masuk melalui Jasmas perlu dipaparkan dan diselaraskan dengan program pemerintah daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak berbenturan dengan kegiatan OPD,” ujarnya.
Setelah sesi sambutan, forum dilanjutkan dengan pembahasan teknis dan sinkronisasi program PPM yang dipimpin Ketua LSM MDW, Siti Farida. Seluruh usulan masyarakat dipetakan dan dicocokkan dengan rencana kegiatan pemerintah daerah guna memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak operasi migas.
Di akhir kegiatan, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Febrian Ihsan, menjelaskan bahwa sinkronisasi PPM merupakan agenda rutin tahunan untuk memastikan program yang dijalankan perusahaan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih antara program yang didanai APBD dengan program yang dijalankan KKKS. Dengan demikian manfaat program dapat lebih optimal dirasakan masyarakat,” kata Febrian.
Ia menjelaskan, program PPM Medco tahun ini akan dilaksanakan di Kecamatan Camplong dan Kecamatan Sampang yang mencakup enam desa, termasuk wilayah Pulau Mandangin.
Menurutnya, seluruh program yang dibahas dalam forum tersebut berasal dari usulan masyarakat melalui mekanisme Jasmas dan telah memperoleh kesepakatan bersama, termasuk terkait alokasi anggaran yang dibutuhkan.
“Harapan kami seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik dan selesai sesuai target sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya.
SKK Migas juga menilai pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat yang dijalankan Medco selama ini memberikan dampak positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sejumlah program dinilai berhasil meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong kemandirian masyarakat.
Ke depan, program PPM akan lebih difokuskan pada kegiatan non-infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. (Red)
