SAMPANG, Rommusa.com // Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang mendatangi DPRD Kabupaten Sampang untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta kesejahteraan guru honorer dan PPPK paruh waktu.
Dalam unjuk rasa tersebut, PMII menyoroti pentingnya transparansi anggaran, efektivitas pelaksanaan program, serta pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat. Mahasiswa juga meminta DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), pelaksana program, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Koordinator Lapangan PMII Sampang, Ayu Latifah, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan agar program yang menggunakan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memfasilitasi RDP terbuka agar seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program-program strategis ini dijalankan, termasuk penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap warga,” ujar Ayu Latifah.
PMII juga menyoroti masih minimnya informasi terkait pembangunan KDKMP. Menurut mereka, kejelasan regulasi, mekanisme operasional, kesiapan kelembagaan, hingga penggunaan anggaran perlu dipaparkan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat desa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Muhammad Iqbal Fathoni, menyatakan bahwa pihaknya menerima dan mendukung permintaan mahasiswa untuk menggelar RDP sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
“Permintaan yang disampaikan PMII sangat relevan dan menjadi bagian dari tugas DPRD dalam melakukan pengawasan. Kami akan memanggil OPD terkait, pelaksana program, serta pihak-pihak yang dibutuhkan untuk memberikan klarifikasi sehingga seluruh informasi dapat disampaikan secara terbuka,” kata Muhammad Iqbal Fathoni.
Ia mengakui bahwa DPRD masih membutuhkan penjelasan lebih rinci terkait pelaksanaan program, termasuk besaran anggaran, titik pelaksanaan, dan koordinasi teknis dengan pihak pelaksana. Karena itu, DPRD akan segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dengan mengundang seluruh pihak terkait dalam forum resmi.
Selain persoalan KDKMP, pembahasan juga mencakup pelaksanaan MBG, keterlibatan UMKM lokal dalam program tersebut, hingga berbagai isu yang berkembang di masyarakat. DPRD menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
Unjuk rasa berlangsung kondusif dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan terhadap program-program strategis pemerintah melalui mekanisme yang terbuka dan akuntabel. (Red)
