SAMPANG, Rommusa.com // Gelombang protes dari insan pers di Kabupaten Sampang menguat. Sebanyak 14 organisasi wartawan dan pegiat media menyatakan sikap bersama menyikapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menyinggung profesi jurnalis.
Dalam forum yang dihadiri berbagai organisasi pers, peserta menegaskan bahwa wartawan merupakan mitra strategis pembangunan dan branding daerah, bukan pihak yang bekerja untuk kepentingan asing ataupun kelompok tertentu. Mereka juga menegaskan bahwa kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Koordinator aksi, Hendriyanto, mengatakan pernyataan yang dinilai merendahkan profesi wartawan telah melukai perasaan insan pers. Menurutnya, jurnalis bekerja untuk menyampaikan fakta, kebenaran, dan aspirasi masyarakat sesuai kode etik jurnalistik.
“Pers adalah pilar demokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik. Karena itu kami meminta Presiden menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas pernyataan yang menimbulkan keresahan di kalangan jurnalis,” tegas Hendriyanto.
Selain menyampaikan sikap, forum juga menghimpun berbagai aspirasi dari organisasi pers, di antaranya PWI, AJS, PWS dan sejumlah komunitas media lainnya. Seluruh masukan tersebut akan diteruskan melalui jalur resmi kepada anggota DPR RI sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional.
Anggota DPRD Kabupaten Sampang dari Fraksi Gerindra, H. Alan Kaisan, menyatakan bahwa aspirasi para insan pers merupakan bagian dari suara masyarakat yang harus dihormati. Ia menegaskan komunikasi yang baik antara pemerintah dan media menjadi kunci menjaga demokrasi yang sehat.
“Aspirasi yang disampaikan rekan-rekan media akan kami dorong melalui mekanisme yang berlaku agar dapat diteruskan kepada pihak terkait. Pers adalah mitra pembangunan yang harus dihargai,” ujar H. Alan Kaisan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sampang, H. Rudi Kurniawan, mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas serta mengedepankan dialog dalam menyikapi berbagai perbedaan pandangan.
“Semua aspirasi masyarakat, termasuk dari insan pers, merupakan bagian dari demokrasi. DPRD siap menjadi jembatan komunikasi agar penyampaian aspirasi berjalan secara baik dan sesuai aturan,” kata H. Rudi Kurniawan.
Forum tersebut juga menghasilkan komitmen bersama untuk terus mengawal kebebasan pers, memperkuat sinergi antara media dan pemerintah, serta memastikan kritik yang disampaikan tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan profesionalisme jurnalistik. (HBS)
