SIDOARJO, Rommusa.com // Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sampang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/5/2026). Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang Moh. Iqbal Fathoni.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sampang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiyawan dan Inspektur Daerah Kabupaten Sampang Ari Wibowo.
Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan mempertahankan opini WTP yang telah diraih secara konsisten selama delapan tahun berturut-turut.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sampang kembali memperoleh opini WTP untuk yang kedelapan kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Menurut Bupati yang akrab disapa Aba Idi tersebut, opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat akuntabilitas, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Sampang akan terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang,” pungkasnya.
Dengan diraihnya opini WTP kedelapan kali berturut-turut, Kabupaten Sampang semakin menunjukkan konsistensinya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Red)
